Aceh Tengah -investigatornews.id- Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Aceh Tengah pada Minggu dan Senin, 5–6 April 2026, menyebabkan sejumlah sungai kembali meluap dan memicu banjir di beberapa wilayah. Selain itu, longsor juga terjadi di sejumlah titik secara bersamaan sehingga mengganggu akses transportasi masyarakat.
Selain curah hujan yang tidak berhenti, kondisi pendangkalan di hampir seluruh sungai yang merupakan dampak dari bencana banjir pada 26 November 2025 lalu turut memperparah situasi saat ini.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tengah telah berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki sejumlah akses jalan yang terputus akibat banjir dan longsor. Namun, banyaknya titik kerusakan yang harus ditangani dalam waktu bersamaan membuat kedua instansi tersebut kewalahan.
Ketua Posko Rakyat sekaligus admin Aliansi Relawan Wilayah Tengah (ARA), Mahlizar Safdi, mengatakan bahwa informasi tersebut ia peroleh dari laporan yang terus diperbarui oleh Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah melalui WhatsApp Group ARA.
“Saya mulai merasa prihatin terhadap kondisi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang seolah seperti ditinggalkan oleh pemerintah provinsi. Padahal banyak ruas jalan yang rusak merupakan jalan dengan status jalan nasional dan juga jalan provinsi,” ujar Mahlizar Safdi.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) belum dapat menurunkan alat berat karena tidak tersedianya anggaran taktis untuk menangani kejadian yang bersifat aksidentil seperti bencana yang terjadi dalam dua hari terakhir.
Mahlizar juga menilai kondisi ini tidak terlepas dari keterburu-buruan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun provinsi, dalam menetapkan status dari darurat bencana menjadi masa peralihan menuju pemulihan. Padahal, menurutnya, masih banyak persoalan mendasar yang belum sepenuhnya diselesaikan.
“Sekarang banyak jembatan kembali terputus. Untuk memperbaikinya harus melalui proses birokrasi yang panjang dan memakan waktu, sementara masyarakat terus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada kondisi di lapangan,” ujarnya.
Hingga Selasa, 7 April 2026, masih banyak wilayah di Aceh Tengah yang aksesnya terputus. Bahkan, tiga desa di Kecamatan Bintang dilaporkan kembali terisolir sepenuhnya.
Sebagai Ketua Posko Rakyat sekaligus bagian dari masyarakat Aceh, Mahlizar Safdi berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap kondisi yang sedang terjadi di wilayah tengah Aceh saat ini.(Nis)
