Aceh Tengah- investigatornews.id- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Aceh Tengah mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait dugaan praktik percampuran laki-laki dan perempuan (ikhtilat) di objek wisata pemandian air panas Kenine, Kabupaten Bener Meriah. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap penerapan nilai-nilai syariat Islam serta norma sosial yang berlaku di Aceh.
Sekretaris DPC GMNI Aceh Tengah, Rahmat Roza, menilai bahwa pengelolaan wisata tersebut perlu segera dievaluasi. Ia menyebut, apabila benar terjadi percampuran tanpa pengaturan yang sesuai, hal itu berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai kearifan lokal serta regulasi yang berlaku di Aceh sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam.
“Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap aktivitas publik, termasuk sektor pariwisata, semestinya tetap mengacu pada norma dan aturan yang berlaku. Kami mendorong adanya penataan yang lebih baik agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujar Rahmat Roza dalam keterangannya.
GMNI Aceh Tengah menegaskan bahwa pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif. Pihaknya tidak bermaksud menghakimi, melainkan mendorong semua pihak, termasuk pengelola wisata dan pemerintah daerah, untuk melakukan pembenahan secara bersama-sama.
Lebih lanjut, GMNI meminta agar pengelola objek wisata dapat mempertimbangkan penyediaan fasilitas terpisah antara laki-laki dan perempuan guna menjaga kenyamanan serta menghormati nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga mendorong Dinas Pariwisata serta aparat penegak qanun seperti Satpol PP dan Wilayatul Hisbah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara proporsional.
“Kami percaya pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan. Pendekatan persuasif dan edukatif harus dikedepankan agar pelaku usaha tetap bisa berjalan, namun tidak mengabaikan norma yang berlaku,” tambahnya.
GMNI juga menekankan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Aceh, khususnya di wilayah tengah, merupakan langkah penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian, menurut mereka, kemajuan ekonomi tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai budaya dan agama yang telah mengakar kuat.
Pernyataan ini sekaligus menjadi ajakan kepada seluruh pihak untuk menjaga marwah daerah dengan tetap mengedepankan prinsip keseimbangan antara pembangunan dan nilai lokal. GMNI berharap polemik ini dapat disikapi secara bijak oleh semua pihak tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Sebagai penutup, GMNI Aceh Tengah menyatakan akan terus mengawal isu ini secara objektif dan mendorong dialog terbuka antara pengelola, pemerintah, dan masyarakat guna mencari solusi terbaik yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(***)
