Aceh Tengah – investigatornews.id-Lebih dari satu bulan pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tengah Aceh, tepatnya Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah sejak 26 November 2025, masyarakat Gayo menilai Pemerintah Provinsi Aceh dan Balai PUPR perwakilan Kementerian PUPR Republik Indonesia lalai dan abai terhadap keselamatan rakyat.
Hingga 23 Desember 2025, wilayah Tanah Gayo masih berada dalam kondisi keterisoliran akibat terputusnya akses jalan nasional dan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Bireuen, Bener Meriah , Aceh Tengah, Gayo Lues. Kondisi tersebut menyebabkan krisis pangan, kelangkaan BBM, serta lumpuhnya jaringan komunikasi, yang memicu kepanikan massal di tengah masyarakat.
“Rakyat Gayo bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Pemerintah kabupaten pun ikut kalang kabut karena tidak berdaya menanggulangi dampak bencana sebesar ini tanpa dukungan nyata dari provinsi dan pusat,” kata Aramiko Aritonang, Pemuda Gayo, dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (28/12/2025).
Menurut Aramiko, puluhan titik jalan mengalami amblas dan sejumlah jembatan putus akibat terjangan air bah dari puncak pegunungan. Namun, hingga hampir satu bulan, tidak terlihat kehadiran alat berat dari PUPR Provinsi Aceh maupun Balai PUPR untuk membuka kembali akses vital tersebut.
Ironisnya, alat berat dari BUMN PT PP (Persero) baru tiba dan mulai bekerja pada 22 Desember 2025 di ruas KM 60 lintas Bireuen–Bener Meriah serta Jembatan Tenge Besi dan Umah Besi.
“Pertanyaannya, mengapa alat baru turun setelah rakyat menderita selama sebulan? Apakah wilayah tengah Aceh bukan bagian dari Provinsi Aceh?” tegas Aramiko.
Keterlambatan penanganan infrastruktur berdampak serius terhadap keselamatan warga. Aramiko mengungkapkan bahwa stok oksigen di rumah sakit Aceh Tengah dan Bener Meriah sempat kosong akibat terhambatnya distribusi, sehingga sejumlah pasien tidak tertolong dan kehilangan nyawa.
“Ini bukan lagi soal proyek, ini soal nyawa manusia,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat Gayo menyampaikan tuntutan tegas kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar memberikan sanksi tegas berupa pencopotan (demosi) terhadap pimpinan Kementerian PUPR dan Kepala Balai PUPR Aceh atas dugaan kelalaian fatal.
Selain itu, mereka juga meminta Gubernur Aceh untuk segera mengevaluasi dan mendemosi Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh yang dinilai gagal menjalankan fungsi pelayanan publik dalam kondisi darurat bencana.
“Kami memohon kepada Presiden Prabowo agar benar-benar serius memulihkan akses jalan nasional dan provinsi di wilayah Gayo. Jangan biarkan rakyat kami kembali kelaparan dan pasien rumah sakit kehilangan nyawa karena negara terlambat hadir,” kata Aramiko.
Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan suara hati rakyat Gayo atas nama kemanusiaan, bukan kepentingan politik.
“Ini adalah jeritan nurani rakyat Gayo,” tutupnya.(***)