Aceh Tengah- investigatornews.id- Krisis gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Aceh Tengah belum menunjukkan tanda pemulihan. Pada Selasa (23/12/2025), pemerintah hanya menyalurkan 6.720 tabung LPG 3 kg ke seluruh kecamatan, sementara jumlah warga yang mengantre di lapangan diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang.
Kuota tersebut dibagi rata ke 5 kecamatan, masing-masing 560 tabung, angka yang dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di tengah kondisi pascabencana alam yang telah berlangsung hampir tiga pekan.
Distribusi gas dilakukan langsung ke masyarakat tanpa melalui pangkalan, dengan harga Rp23.000 per tabung. Meski berada dalam batas harga yang ditetapkan, pola distribusi ini justru memicu antrean panjang di berbagai titik, mencerminkan rapuhnya sistem distribusi LPG bersubsidi di daerah bencana.
Sejumlah lokasi antrean dipadati warga sejak pagi hari, di antaranya:
Kecamatan Bebesen: Pasar Paya Ilang, Terminal Lama, Lapangan Musara Alun, Masjid Kubah Bebesen.
Kecamatan Lut Tawar: Bale Atu, Lapangan Sanggamara, Halaman Masjid Taqwa.
Kecamatan Pegasing: Kantor Camat Pegasing.
Kecamatan Bies: Kantor Camat Bies.
Kecamatan Kebayakan: Masjid Al Abrar, Masjid Pinangan.
Kecamatan Silih Nara: Kantor Camat Silih Nara.
Pantauan di lapangan memperlihatkan, antrean berlangsung berjam-jam, bahkan di beberapa titik warga datang sejak subuh. Kondisi ini mempertegas bahwa kelangkaan LPG bukan semata soal pasokan harian, melainkan lemahnya manajemen distribusi dan pengawasan.
“Gas sudah susah hampir tiga minggu. Sekarang datang, tapi jumlahnya sangat terbatas. Banyak yang pulang dengan tangan kosong,” ujar seorang warga yang mengantre di wilayah Bebesen.
Sejak kelangkaan terjadi, sebagian besar masyarakat Aceh Tengah terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari, situasi yang dinilai sebagai kemunduran layanan energi rumah tangga di tengah kondisi darurat.
Distribusi terbatas ini memunculkan pertanyaan serius terkait kesiapan pemerintah daerah, koordinasi dengan Pertamina, serta peran pengawasan distribusi LPG bersubsidi, terutama di wilayah terdampak bencana yang seharusnya mendapat perlakuan khusus.
Hingga berita ini diturunkan, penyaluran LPG 3 kilogram masih berlangsung dengan pengamanan aparat. Namun masyarakat berharap langkah ini tidak berhenti sebagai solusi sesaat, melainkan diikuti kebijakan nyata untuk menjamin ketersediaan energi yang adil dan berkelanjutan bagi warga Aceh Tengah.(***)