Aceh Tengah – investigatornews.id- Kesenjangan akses internet masih dirasakan warga di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Salah satunya masyarakat Desa Atu Gajah Reje Guru, Kecamatan Bebesen, yang hingga kini mengaku belum mendapatkan layanan jaringan seluler secara memadai.
Kondisi tersebut disebut telah berlangsung sejak desa berdiri. Warga bahkan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mendapatkan akses internet melalui perangkat Starlink.
Helmi, salah seorang warga Atu Gajah Reje Guru, mengatakan masyarakat membayar sekitar Rp230.000 per bulan untuk layanan Starlink, di luar biaya pemasangan sekitar Rp500.000.
“Sejak adanya desa ini, jaringan tidak ada. Kami terpaksa membeli Starlink agar bisa merasakan akses internet,” ujar Helmi.
Menurut dia, warga sebelumnya juga pernah menggunakan sejumlah layanan internet berbasis modem dan kabel, seperti NetOne dan Aikonek. Namun, kebutuhan terhadap jaringan seluler tetap belum teratasi.
Warga mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan tersebut melalui pemerintah desa untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun, hingga kini belum ada pembangunan menara telekomunikasi di wilayah tersebut.
Helmi mengatakan, warga juga pernah mendapat informasi bahwa pembangunan menara telekomunikasi mempertimbangkan jumlah pelanggan.
“Katanya belum mencukupi jumlah penduduk. Minimal harus ada sekitar 1.000 pelanggan baru bisa dibangun tower,” kata Helmi, menirukan informasi yang diterima warga dari pihak operator.
Kondisi itu semakin menyulitkan warga ketika terjadi pemadaman listrik. Sebab, akses internet yang digunakan warga turut terputus.
“Kalau listrik mati, jaringan juga ikut mati. Kami kesulitan menghubungi keluarga di luar desa, terutama saat ada kemalangan, acara tertentu atau hal penting yang membutuhkan komunikasi cepat,” ujarnya.
Kepala Desa Atu Gajah Reje Guru, Salmiah, membenarkan persoalan tersebut. Ia mengatakan wilayah desanya terdiri atas tiga dusun, yakni Dusun Wih Tenang, Dusun Atu Gajah dan Dusun Pantan Peseng.
Menurut Salmiah, persoalan jaringan bukan hal baru bagi masyarakat.
“Memang sejak lama tidak ada jaringan internet di kampung kita. Selama ini warga yang ingin mendapatkan akses internet harus memasang Wi-Fi masing-masing,” kata Salmiah.
Ia mengatakan pihak desa telah menyampaikan usulan pembangunan tower kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan Dinas Kominfo.
Namun, solusi yang diberikan sejauh ini lebih banyak berupa akses internet berbasis Starlink. Menurut Salmiah, fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena biaya paket dinilai terlalu mahal.
“Informasinya sekitar Rp750.000 per bulan. Sementara dari dana desa tidak ada pos anggaran khusus untuk itu,” ujarnya.
Salmiah berharap pemerintah dapat menghadirkan jaringan telekomunikasi yang lebih permanen sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada biaya internet mandiri.
“Harapan kami ada tower jaringan di Atu Gajah Reje Guru agar masyarakat bisa mendapatkan akses komunikasi dan internet yang layak,” katanya.
Pemkab: Masih Ada 18 Kampung Blank Spot
Kepala Dinas Kominfo Aceh Tengah, Mustafa Kamal, mengatakan persoalan blank spot di wilayah tersebut masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut dia, berdasarkan pendataan terakhir, jumlah wilayah yang masuk dalam kategori blank spot di Aceh Tengah tersisa 18 kampung. Sebelumnya, jumlah tersebut mencapai sekitar 21 titik dan bahkan pernah berada di kisaran 40-an kampung.
Namun, Mustafa menjelaskan, istilah blank spot tidak selalu berarti seluruh wilayah satu kampung sama sekali tidak mendapatkan sinyal.
“Saat ini tinggal 18 kampung yang posisinya blank spot. Tetapi bukan berarti satu kampung seluruhnya tidak terkena sinyal. Ada bagian wilayah yang mendapatkan sinyal dan ada yang masih blank spot,” kata Mustafa saat ditemui wartawan di kantornya, Selasa (18/8/2026).
Beliu menyebut terdapat sejumlah wilayah yang benar-benar tidak mendapatkan sinyal, di antaranya Kampung Jamur Konyel, Kecamatan Bintang, dan Kampung Umang, Kecamatan Linge.
Menurut Mustafa, pengurangan jumlah blank spot terjadi seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat dan meningkatnya minat operator seluler membuka layanan di wilayah yang dinilai memiliki potensi pelanggan.
Pemkab Dorong Pemerintah Pusat dan Operator
Mustafa mengatakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus menyampaikan kondisi blank spot kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Selain itu, Pemkab juga berkoordinasi dengan operator seluler, khususnya Telkomsel, mengingat pembangunan menara telekomunikasi merupakan kewenangan operator bersama mitra penyedia infrastrukturnya.
“Operator seluler juga memiliki pertimbangan bisnis dan harus mengikuti aturan yang berlaku. Kita tetap melakukan koordinasi dan mendorong agar persoalan blank spot ini bisa diatasi,” ujarnya.
Beliu mengatakan pemerintah daerah juga memberikan solusi sementara berupa access point dan Starlink di sejumlah kantor reje (desa) yang masuk dalam wilayah blank spot.
Fasilitas tersebut, kata Mustafa, ditujukan untuk mendukung kebutuhan pelayanan pemerintahan desa, sekaligus dapat dimanfaatkan masyarakat di sekitar kantor desa.
“Kita memberikan akses point internet dengan kapasitas tertentu di kantor reje. Kita sudah mendata kampung-kampung yang tergolong blank spot dan sebagian sudah mendapatkan access point maupun Starlink,” katanya.
Namun, menurut Mustafa, keberadaan akses internet tersebut tetap membutuhkan dukungan pembiayaan operasional di tingkat desa.
Usulan Tower Sudah Disampaikan ke Pusat
Terkait pembangunan tower, Mustafa menegaskan pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dan anggaran.
Beliu menyebut Bupati Aceh Tengah Haili Yoga juga telah menyampaikan persoalan blank spot kepada pemerintah pusat, termasuk saat bertemu dengan wakil menteri di Jakarta sebelum bencana.
“Bapak Bupati Haili Yoga pada September sebelum bencana sudah bertemu dengan wakil menteri di Jakarta dan menyampaikan bahwa Aceh Tengah masih memiliki wilayah blank spot. Saat ada kunjungan pemerintah pusat, termasuk kedatangan Wakil Presiden, persoalan ini juga kita sampaikan,” ujarnya.
Mustafa menegaskan Pemkab akan terus mendorong pemerintah pusat dan operator seluler agar pemerataan akses telekomunikasi dapat diwujudkan.
“Keuangan daerah kita tidak menjangkau untuk pembangunan dalam hal ini. Ini merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam rangka pemerataan akses internet bagi seluruh masyarakat,” katanya.
Kondisi Desa Atu Gajah Reje Guru menunjukkan bahwa penurunan jumlah wilayah blank spot secara statistik belum otomatis berarti seluruh masyarakat telah menikmati akses komunikasi yang layak.
Bagi warga yang berada di wilayah tanpa jaringan, persoalannya bukan sekadar sulit membuka media sosial atau mengakses informasi. Ketiadaan jaringan juga menyentuh kebutuhan dasar komunikasi, termasuk menghubungi keluarga, memperoleh informasi darurat, menjalankan aktivitas pendidikan, hingga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, warga masih harus membayar internet secara mandiri agar tetap terhubung.
Sementara pemerintah daerah mengakui pembangunan infrastruktur telekomunikasi berada pada keterbatasan kewenangan dan bergantung pada pemerintah pusat serta keputusan bisnis operator.
Karena itu, pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar berapa jumlah titik blank spot yang tersisa, tetapi kapan 18 wilayah tersebut benar-benar keluar dari kondisi tanpa akses jaringan yang layak.
Bagi warga Atu Gajah Reje Guru, jawaban atas pertanyaan itu masih mereka tunggu.(***)