Aceh Tengah- investigatornews.id- Sebanyak 105 pelaku usaha sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah masuk dalam pendataan pemerintah sebagai pihak yang terdampak bencana yang terjadi pada 2025 lalu.
Data tersebut mencakup sejumlah objek wisata, penginapan, homestay hingga pelaku usaha kuliner yang terdampak, baik mengalami kerusakan ringan, sedang maupun berat.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Tengah, Erwin Pratama, S.STP., M.Si, mengatakan pendataan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan pemulihan sektor pariwisata dan pelaku usaha yang terdampak bencana.
“Dalam hal ini pemerintah daerah bukan berjanji, tetapi berupaya agar para pelaku usaha yang terdampak bencana 2025 lalu dapat dibantu, baik dari sektor wisata maupun pelaku usaha lainnya,” kata Erwin kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (12/8/2026).
Menurut Erwin, Dinas Pariwisata telah melakukan pendataan terhadap sejumlah pelaku usaha yang terdampak. Dari hasil pendataan tersebut, terdapat 105 pelaku usaha, meliputi pemilik penginapan, homestay, usaha kuliner serta pelaku usaha di sejumlah lokasi wisata.
Erwin menegaskan, seluruh kondisi kerusakan yang ditemukan dalam pendataan tersebut telah dimasukkan, tanpa membedakan tingkat kerusakannya.
“Tidak ada data yang tidak kita masukkan, baik rusak berat, sedang maupun ringan,” ujarnya.
Data Sudah Disampaikan ke Pemerintah Pusat
Erwin menjelaskan, data kerusakan dan dampak terhadap sektor pariwisata tersebut telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah bersama Bupati kepada kementerian terkait di tingkat pemerintah pusat.
Namun hingga kini, kata dia, belum ada kepastian mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan kepada pelaku usaha wisata terdampak.
“Pihak kementerian belum menjawab. Namun program kementerian untuk pemulihan di Kabupaten Aceh Tengah sudah berjalan, seperti program perbaikan jalan dan lainnya. Itu merupakan satu paket pemulihan,” jelasnya.
Menurut Erwin, kondisi tersebut selama ini juga menimbulkan miskomunikasi antara pemerintah dan sebagian pelaku usaha wisata yang berharap adanya bantuan secara langsung.
Erwin menegaskan, kewenangan Dinas Pariwisata tidak mencakup seluruh bentuk bantuan yang dibutuhkan pelaku usaha, terutama bantuan modal maupun pembangunan infrastruktur.
Dinas Pariwisata Fokus Promosi dan Koordinasi
Erwin mengatakan, langkah yang dapat dilakukan Dinas Pariwisata saat ini adalah membantu menghidupkan kembali aktivitas wisata melalui promosi terhadap destinasi dan pelaku usaha yang sudah kembali aktif.
Sementara untuk pemulihan jalan maupun akses menuju kawasan wisata, penanganannya menjadi kewenangan instansi teknis terkait dan dilakukan secara bertahap.
“Yang bisa kami bantu melalui Dinas Pariwisata adalah mempromosikan kembali yang sudah aktif. Sedangkan jalan atau akses jalan itu akan ditangani instansi terkait melalui pemulihan secara bertahap,” katanya.
Meski belum ada kepastian bantuan modal maupun bantuan lainnya, Erwin memastikan Dinas Pariwisata bersama Bupati Aceh Tengah tetap berupaya memperjuangkan kepentingan pelaku usaha wisata terdampak.
“Karena ini di Aceh Tengah sektor pariwisata, saat ini belum ada jawaban pasti mengenai bantuan, baik bantuan modal maupun lainnya. Tetapi upaya kami melalui dinas bersama Pak Bupati, atas nama pariwisata, kami siap mendukung dan membina kembali,” ujarnya.
Pelaku Usaha Diminta Siapkan Proposal
Di tengah belum adanya kepastian bantuan dari pemerintah, Dinas Pariwisata meminta para pelaku usaha yang terdampak segera menyiapkan proposal yang dilengkapi rincian kebutuhan dan kerugian.
Proposal tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi Dinas Pariwisata untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi maupun kementerian terkait.
“Kami harap semua pelaku usaha yang terdampak segera membuat proposal beserta rinciannya. Nanti akan kita buatkan rekomendasi dari dinas, baik ke provinsi maupun ke kementerian. Kami siap membantu,” kata Erwin.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar kebutuhan masing-masing pelaku usaha dapat terdokumentasi secara jelas dan memudahkan pemerintah dalam melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan serta sumber pembiayaan.
Erwin juga meminta pelaku usaha tidak hanya menunggu bantuan pemerintah, tetapi tetap berupaya menghidupkan kembali kegiatan usahanya sesuai kemampuan.
“Kita memang berharap bantuan dari pemerintah daerah, tetapi kita tetap berikhtiar. Jangan sampai harapan bantuan justru menjadi bumerang bagi para pelaku usaha,” katanya.
Dinas Pariwisata, lanjut Erwin, membuka ruang koordinasi bagi para pelaku usaha wisata yang ingin berkonsultasi mengenai pemulihan usaha maupun pengajuan bantuan kepada instansi terkait.
“Kami siap menjadi tempat untuk saling bersilaturahmi dan mencari upaya bagaimana para pengusaha wisata bisa bangkit kembali. Kami juga siap mempromosikan kembali. Kalau ingin meminta bantuan, nanti akan kita koordinasikan dengan dinas terkait,” ujarnya.
Erwin Pratama kepala dinas pariwisata berharap pemulihan sektor pariwisata pascabencana tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha, tetapi juga mampu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.(***)