Aceh Tengah- investigatornews.id-Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon terhadap perkara kekerasan terhadap anak yang melibatkan Sandika Mahbengi Bin Sadikin dkk menuai perhatian luas publik. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam perkara Nomor 130/Pid.Sus/2025/PN Tkn, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
𝗞𝗿𝗼𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁
Kasus ini bermula pada 16 Agustus 2025, ketika korban Fahmi Ramadhan bin Armoja yang kemudian diketahui berstatus sebagai anak diduga dianiaya secara bersama-sama oleh empat terdakwa di tiga lokasi berbeda, mulai dari Kecamatan Pegasing, Bies, hingga Silih Nara, Aceh Tengah.
Berdasarkan fakta persidangan, korban mengalami luka lecet, luka di bagian belakang tubuh, serta pendarahan pada bola mata kiri, sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum RSUD Datu Beru Takengon.
Upaya perdamaian telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan pengadilan, namun ditolak secara tegas oleh korban dan orang tua korban, dengan alasan perbuatan para terdakwa dinilai serius dan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
𝗧𝘂𝗻𝘁𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗝𝗮𝗸𝘀𝗮
Jaksa Penuntut Umum Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H. menuntut para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, mengingat perbuatan dilakukan secara bersama-sama terhadap korban anak, dengan ancaman maksimal 3 tahun 6 bulan penjara.
𝗣𝘂𝘁𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗸𝗶𝗺
Namun dalam putusannya tertanggal 04 Februari 2026, Majelis Hakim PN Takengon menjatuhkan hukuman Pidana penjara 3 (tiga) bulan diganti dengan pidana kerja sosial selama 150 jam, dilaksanakan di RSUD Datu Beru Takengon, dengan ketentuan 5 jam per hari, 10 hari per bulan.
𝗞𝗲𝗷𝗮𝗸𝘀𝗮𝗮𝗻 𝗡𝘆𝗮𝘁𝗮𝗸𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗰𝗲𝘄𝗮
Hendri Yanto, S.H.M.H Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah melalui pernyataan resminya menyampaikan kekecewaan atas putusan tersebut.
“Sejak awal kami mengikuti seluruh proses penyidikan hingga persidangan. Perkara ini telah menjadi konsumsi publik yang luas. Namun, putusan majelis hakim justru menjadi pertanyaan besar bagi kami, karena hukuman yang dijatuhkan jauh dari tuntutan jaksa, hanya 3 bulan dan diganti dengan kerja sosial,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Hendri Yanto, S.H.M.H melalui konferensi pers nya, Rabu,04/02/2026.
Meski demikian, Kejaksaan menegaskan tetap menghormati putusan pengadilan dan saat ini menyatakan pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan banding, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
𝗦𝗼𝗿𝗼𝘁𝗮𝗻 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗸
Putusan ini memicu beragam respons dari masyarakat, khususnya terkait komitmen perlindungan anak dan efek jera terhadap pelaku kekerasan, mengingat korban merupakan anak di bawah umur dan kekerasan dilakukan secara bersama-sama di beberapa lokasi.
Menurut keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah Hendri Yanto, S.H.M.H bahwa pihaknya akan mempelajari putusan kasus ini .
Meski demikian pihaknya akan tetap menghormati putusan Pengadilan, publik kini menanti sikap lanjutan dari Jaksa Penuntut Umum, apakah akan menerima putusan tersebut atau menempuh upaya hukum lanjutan.
Konferensi pers digelar di Kantor Kejaksaan Negeri Takengon, dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Takengon dan didampingi oleh jajaran Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, a.n Hendri Yanto, S.H., M.H., Kasi Intelijen, a.n Hasrul, S.H., Kasubsi I Intelijen, a.n Ahmedi Afdal Ramadhan, S.H., Kasi Tindak Pidana Umum (Pidum), Evan Munandar, S.H., M.H., Kasubsi Prapenuntutan Pidum, Ristar Mangaraja Sinaga,S.H. dan beberapa awak media (***)