Foto : Salah satu Badan Jalan yang Ambruk berikut dengan jembatannya di Kampung Paya Bike Kec. Silihnara
Takengon |investigator.News.id- Tiga pekan berlalu sejak bencana alam besar memporak-porandakan hampir seluruh akses transportasi di Kabupaten Aceh Tengah pada Rabu, 26 November 2025 lalu. Namun hingga kini, pemulihan infrastruktur dinilai lamban dan belum menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat: akses jalan dan jembatan.
Data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah tertanggal 20 Desember 2025 menunjukkan, sebanyak 19 kampung di 7 kecamatan masih terisolasi total, tanpa akses kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi ini membuat ribuan warga seolah terputus dari layanan negara, logistik, kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi.
Kampung-kampung yang hingga kini belum tersentuh akses tersebut antara lain Serule, Atu Payung, Jamur Koyel, Kelitu, Sintep, Gegarang, Bergang, Karang Ampar, Pantan Reduk, Bintang Pepara, Buge Ara, Kekuyang, Bur Lah, Terang Engon, Bius Utama Dusun Gantung Langit, Tirmiara, Kute Reje, Delung Sekinel, dan Reje Payung.
Tak hanya itu, puluhan kampung lain di 7 kecamatan hanya dapat dilalui kendaraan roda dua, itupun dengan risiko tinggi akibat badan jalan rusak berat, longsor aktif, dan jembatan darurat. Akses roda empat yang menjadi tulang punggung distribusi logistik dan layanan darurat masih belum dapat difungsikan.
Wilayah tersebut mencakup Serempah, Bah, Belang Kekumur, Kuyun, Atu Gogop, Kerawang, Pantan Tengah, Rusip, Atu Singkih, Pantan Bener, Pilar Jaya, Wih Kiri, Mekar Maju, Alur Pertik, Pilar, Lut Jaya, Pantan Nangka, Mungkur, Gewat, Simpang Uning, Waq, Lumut, Ise-ise, Linge, Jamat, Gemboyah, Alur Item, Antara, Pantan Reduk, Penarun, Umang, hingga Kemerleng.
Kepala BPBD Aceh Tengah, Andalika, ST mengungkapkan bahwa skala kerusakan infrastruktur akibat bencana ini tergolong masif. Tercatat 11 jembatan jalan nasional, 2 jembatan jalan provinsi, dan 56 jembatan jalan kabupaten mengalami kerusakan hingga terputus total.
Selain itu, terdapat 4 ruas jalan nasional, 7 ruas jalan provinsi, 86 ruas jalan kabupaten, serta 2 ruas jalan penghubung kecamatan, yakni menuju Kecamatan Celala dan Rusip Antara, yang hingga kini belum sepenuhnya pulih.
Meski data kerusakan telah terang-benderang, masyarakat mempertanyakan kecepatan, skala, dan prioritas penanganan di lapangan. Tiga pekan pasca bencana, sejumlah wilayah masih mengandalkan jalur ekstrem, berjalan kaki berjam-jam, atau sepeda motor di medan rawan longsor untuk sekadar membeli beras dan mendapatkan layanan kesehatan.
“Kami seperti dilupakan. Negara hanya ada di data, tapi belum hadir di jalan kami,” ujar salah seorang warga dari wilayah terisolasi yang enggan disebutkan namanya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah status darurat bencana benar-benar dijalankan secara maksimal, ataukah pemulihan infrastruktur di wilayah pedalaman kembali menjadi prioritas kesekian?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian waktu pembukaan total akses bagi kampung-kampung yang masih terisolasi.
Sementara itu, waktu terus berjalan dan beban masyarakat kian berat, bukan hanya karena bencana alam, tetapi juga karena lambannya jalan menuju pemulihan, publik pertanyakan (***)