Photo : Iskandar Robby, SH Sekertaris KAHMI Aceh Tengah dan Mantan Ketua HMI Cabang Aceh Tengah dan Bener Meriah
Takengon – Investigator News.id – Seperti yang diberitakan BNPB harus benar- benar menyeleksi rekamannya selalu vendor yang mengerjakan rumah Huntsra bagi masyarakat yang terdampak Bencana Hidrometrologi, sebab pembangunan Huntara ( Rumah Hunian Sementara) di kedua wilayah Aceh Tengah dan Bener Meriah memiliki masalah tersendiri.
Sekertaris KAHMI Aceh Tengah yang juga Mantan Ketua HMI Cabang Takengon Iskandar Roby, SH kepada media ini, Selasa (31/3/26) menyayangkan Huntara yang dibangun tidak sesuai dengan spesifikasi, begitu juga dengan sarana pendukung lainnya, seperti Air Bersih, Lampu serta kebutuhan lainnya.
” Masyarakat yang terdampak Bencana, hidupnya sudah susah jangan ditambah lagi ” Ketuanya.
Iskandar Roby berharap kepada pihak yang bertanggung jawab seperti dari pihak BNPB, BPBD dan Dinas terkait harus memiliki moral dalam membantu masyarakat, bila tidak maka hal yang terjadi akan lahir ketidakpuasan yang berdampak kepada keluhan- keluhan, jelasnya.
Skema prusudur bantuan telah jelas dibuat oleh pemerintah, hendaknya jangan di langgar dan terlalu banyak kebijakan, katanya.
Pada perinsipnya, kita terlalu mengambil sesuatu yang instan atau cepat tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan, contohnya masih ada yang belum terdata padahal dia terkena dampak atau imbas Bencana Hidrometrologi, begitu juga dengan orang yang seharusnya tidak menerima tetapi sudah ada data sebagai penerima,
” Ini merupakan hal yang aneh dan lucu, belum lagi ketika ada bantuan seenaknya main potong, itu hak dari korban, jika ada persoalan admistrasi mohon dialokasikan dari yang lain lah, bukankah pemerintah sudah memprogramkan bantuan tersebut ” tanya Mantan Ketua HMI itu.
Berdasarkan data yang ada pada Dinas Perkim Aceh Tengah dan PUPR Bener Meriah, Untuk Aceh Tengah Huntara yang dibangun oleh pemerintah melalui BNPB berjumlah 1.036 Unit yang tersebar di kecamatan Linge, Ketol dan sebahagian kecamatan bintang, sementara untuk Bener Meriah Huntara yang diberikan sebanyak 914 unit yang tersebar di beberapa kecamatan.
Dilain, sisi ada data korban yang masih banyak terdampak akan tetapi kepada mereka tidak di bangun hunian rumah sementara namun pihak BNPB melalui BPBD melakukan rekap untuk diberikan DTH ( dana tunggu hunian) yang tersebar di Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Belum lagi data kerusakan masyarakat lainnya, seperti lahan perkebunan dan lahan persawahan serta horticultura lainnya, yang ditangani oleh dinas pertanian dan perkebunan.
Sejahtera Aktipos Tanoh Gayo
DPRK Aceh Tengah Bentuk Pansus tentang Bantuan Bencana.
Untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan terhadap korban penyitas bencana Hidrometrologi di wilayah Aceh Tengah telah diagendakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ( DPRK) setempat membuat Pansus dalam hal penanganan bantuan terhadap masyarakat terdampak. Hal ini sesuai dengan kerja DPR dalam hal mengawasi kebijakan jalannya roda pemerintah dilapangan.
Oleh karenanya Ketua DPRK Aceh Tengah Fitriana Mugie bersama dengan Ketua Fraksi Nasdem dan anggota DPRK Aceh Tengah lainnya, sepakat membentuk Pansus terhadap bantuan kebencanaan yang di salurkan oleh pemerintah kepada masyarakatnya.
Terhadap ketentuan Pansus yang dilakukan oleh DPRK ini, berdasarkan indikasi awal dan laporan masyarakat baik LSM maupun individu atau langsung oleh anggota DPRK Aceh Tengah sebagai data pembanding untuk mengkeritisi pemerintah selaku pihak eksekutor dalam menjalankan program terkhusus penyaluran bantuan kepada masyarakat korban yang terdampak,
” Ini penting dilakukan dan harus memiliki dasar agar pansus yang dibentuk tidak sekedar formalitas belaka, atau akal – akalan untuk menambah jatah pokok pikiran atau dalam hal yang lainnya, hal ini juga perlu dikaji ” Ungkap Sejahtera salah satu Aktivis di Takengon. ***
