Banda Aceh – Mahasiswa Ilmu Politik menegaskan bahwa isu kebencanaan tidak dapat disikapi semata-mata dengan desakan kepada pemerintah, melainkan memerlukan pemahaman komprehensif terkait mitigasi serta penanganan pascabencana.
Sebagai bagian dari komunitas akademik, mahasiswa dinilai memiliki tanggung jawab untuk melihat persoalan kebencanaan secara struktural dan berbasis kebijakan publik.
Selama ini, respons mahasiswa terhadap bencana kerap difokuskan pada kritik terhadap lambannya penanganan pemerintah.
Meski kritik tersebut penting sebagai bentuk kontrol sosial, pendekatan tersebut dinilai belum cukup apabila tidak disertai pemahaman konseptual dan tawaran solusi berbasis ilmu pengetahuan.
Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (USK), Nauval Maulana Farisky, menyampaikan bahwa kebencanaan merupakan isu politik publik yang menuntut keterlibatan aktif mahasiswa, khususnya dalam mendorong kebijakan yang berorientasi pada mitigasi dan ketangguhan sosial.
“Mahasiswa Ilmu Politik harus memahami mitigasi dan pascabencana sebagai bagian dari kebijakan publik. Tidak cukup hanya mendesak pemerintah, tetapi juga menawarkan gagasan, mengedukasi masyarakat, dan terlibat dalam advokasi kebijakan yang berkelanjutan,” ujar Nauval, Jumat (9/1/2026)
Ia menambahkan, tanpa literasi mitigasi yang memadai, gerakan mahasiswa berisiko terjebak pada kritik sesaat dan kehilangan kontribusi strategis bagi masyarakat terdampak bencana.
Sebagai langkah konkret, mahasiswa didorong untuk memperkuat kajian kebijakan kebencanaan, terlibat dalam riset partisipatif, serta membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, dan komunitas sipil.
Selain itu, penguatan pendidikan mitigasi bencana di lingkungan kampus dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas analitis dan praktis mahasiswa.
Dengan pendekatan tersebut, peran mahasiswa diharapkan tidak hanya sebagai pengkritik, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun sistem kebencanaan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.