Bener Meriah-investigatornews.id-Pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi korban bencana dengan kategori rumah rusak berat di Kabupaten Bener Meriah hingga kini belum sepenuhnya terealisasi. Dari total kebutuhan sebanyak 914 kepala keluarga (KK), proses pembangunan di lapangan dilaporkan masih menghadapi kendala pencairan anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bener Meriah, Alfahmi, ST., M.A.P, mengatakan bahwa para pelaksana pekerjaan (vendor) belum menerima pembayaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sehingga berdampak pada percepatan pembangunan Huntara.
“Vendor belum menerima pencairan dana dalam proses pembangunan Huntara. Hingga saat ini pihak BNPB belum ada melakukan pembayaran kepada vendor yang mengerjakan Huntara di Bener Meriah. Hal ini menjadi salah satu kendala di lapangan,” ujar Alfahmi, Selasa (24/02/2026).
Ia menjelaskan, dari total kebutuhan 914 KK penerima Huntara, sebagian pembangunan juga ditangani oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Sebanyak 228 KK Huntara dibangun oleh Kementerian PUPR yang pelaksanaannya dikerjakan oleh PT Waskita Karya di Kecamatan Timang Gajah, sementara sisanya menjadi tanggung jawab BNPB yang tersebar di sejumlah kecamatan lainnya di Kabupaten Bener Meriah.
Menurut Alfahmi, berdasarkan skema yang sebelumnya disampaikan, setiap satu blok Huntara diperuntukkan bagi lima kepala keluarga. Pembayaran uang muka sebesar 50 persen dijanjikan akan dilakukan setelah pembangunan satu blok dinyatakan selesai.
“BNPB menyampaikan satu blok terdiri dari lima KK, dan apabila satu blok selesai dibangun maka akan dibayarkan 50 persen uang muka. Namun hingga kini pembayaran tersebut belum terealisasi,” jelasnya.
Meski menghadapi kendala administrasi dan pendanaan, pemerintah daerah tetap berupaya mendorong percepatan pembangunan. BNPB disebut menargetkan seluruh Huntara bagi 914 KK dapat segera rampung.
“Dalam satu minggu ini Huntara ditargetkan harus siap. Kita upayakan awal Maret sudah dapat digunakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, secara teknis pembangunan sebenarnya tidak mengalami hambatan berarti selama material tersedia dan dukungan anggaran berjalan sesuai mekanisme.
“Kalau secara teknis, apabila material tersedia maka pekerjaan dapat segera diselesaikan,” ujarnya.
Selain pembangunan Huntara, pemerintah daerah juga mengklaim penanganan infrastruktur pascabencana terus berjalan. Perbaikan jalan, jembatan, serta akses transportasi di desa dan kecamatan terdampak disebut telah mencapai sekitar 70 persen.
Namun demikian, Alfahmi mengingatkan agar masyarakat tetap bijak menyikapi berbagai informasi yang berkembang, terutama terkait pendataan penerima bantuan.
“Saat ini cukup rentan muncul isu di masyarakat, apalagi sudah ada realisasi pembayaran bantuan seperti rumah rusak ringan dan bantuan hidup (jadup). Ada masyarakat yang merasa belum masuk dalam pendataan. Karena itu pendataan harus akurat dan tepat sasaran,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar penanganan dapat berjalan optimal.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi masyarakat agar penanganan bencana di Bener Meriah dapat berjalan baik dan tepat sasaran,” tutupnya.(***)